sunset
Hosting - 30 Januari 2019

3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar oleh Pengusaha Properti

Punya rencana untuk memulai bisnis properti? Cari tahu dulu 3 jenis pajak yang wajib dibayar oleh pengusaha properti berikut ini.

Memiliki sebuah bangunan/tanah merupakan modal utama yang diperlukan oleh pengusaha properti sebelum memulai bisnis properti. Perlu Anda ketahui, dalam setiap transaksi properti baik itu tanah, rumah, atau apartemen, selain harga dan legalitas, perihal pajak juga perlu diperhatikan. Nah, kali ini Orento akan mengulas mengenai 3 jenis pajak yang harus dibayar oleh pelaku usaha properti. Apa sajakah? Berikut ulasannya.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar oleh Pengusaha Properti

urbankompas.com

Pertama ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dilihat dari sifatnya, PBB merupakan jenis pajak yang sifatnya kebendaan. Artinya, nilai PBB ditentukan berdasarkan kondisi objek, dalam hal ini adalah bumi/bangunan. Namun, tidak semua bumi/bangunan akan dikenai PBB, lho. Bila pemilik mendapatkan keuntungan dari bumi/bangunan tersebut, properti tersebut akan dikenakan PBB.

Baca juga: Ini Izin yang Harus Dimiliki Pemilik Kost

Baca juga: 4 Pertimbangan Sebelum Menentukan Harga Sewa Kost Mahasiswa

Baca juga: Asuransi Rumah: Konvensional atau Syariah, Mana yang Lebih Baik?

Adapun PBB yang harus dibayarkan oleh pengusaha properti akan dihitung berdasarkan nilai tarif pajak tunggal yakni sebesar 0,5%, harga dari transaksi jual beli (nilai jual objek pajak), nilai jual kena pajak (NJKP), dan nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar oleh Pengusaha Properti

xpresstaxes.com

Selanjutnya Orento akan membahas mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Istilah PPN pasti sudah tidak asing lagi bukan? Umumnya PPN banyak dijumpai di struk belanja atau pembelian. Ya, PPN merupakan pungutan yang harus dibayarkan pada setiap produksi maupun distribusi. PPN biasanya dibebankan kepada konsumen akhir/pembeli.

Pada proses jual beli properti, PPN dibayarkan oleh pembeli kepada penjual yang selanjutnya akan disetorkan ke negara. Hal penting yang harus diketahui oleh pengusaha properti adalah PPN hanya dikenakan terhadap primary property, properti yang dijual oleh pengembang ke konsumen. Sementara jual beli properti antarpribadi (secondary property) tidak akan dikenakan PPN. Besaran tarif PPN yang ditetapkan adalah 10% dari harga jual.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

3 Jenis Pajak yang Wajib Dibayar oleh Pengusaha Properti

heiseadvisorygroup.com

Satu lagi jenis pajak yang harus diperhatikan oleh pengusaha properti Indonesia yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB). Apa itu? Menurut UU No.20 Tahun 2000, BPHTB merupakan biaya yang dikenakan kepada seseorang atas perolehan hak atas bangunan atau tanah. Adapun BPHTB yang dikenakan bervariasi tergantung pada nilai properti, lokasi properti, serta objek kena pajak.

Tak hanya dibayarkan ketika transaksi, BPHTB juga harus dibayarkan ketika seseorang memperoleh hak atas bangunan/tanah dari waris, hibah, tukar menukar, dan hadiah. Umumnya yang menjadi subjek pajak BPHTB merupakan pembeli/penerima waris dengan nilai pajak yang dikenakan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).

Itulah 3 pajak yang perlu diperhatikan oleh para perlaku usaha properti. Untuk mendapatkan informasi menarik seputar properti lainnya, silakan cek blog.orento.id. Di sana Anda bisa menemukan artikel terkait cara memulai bisnis properti bagi pemula hingga tips and trik dekorasi hunian.

Sementara bagi Anda yang ingin menyewakan properti, Anda dapat melakukannya di Orento, platform yang memfasilitasi proses sewa menyewa properti antara penyewa, pemilik properti, dan agen properti.

Bagikan artikel ini:
© 2018 Orento. All rights reserved